DATABASE PARIWISATA

    Rekanan

    Regulasi Kesenian & Kebudayaan;

    Menakar Kadar Implementasi

    Oleh: Mahdiduri*)

     Tsze Lu pernah bertanya pada gurunya “dalam upaya mengatur pemerintahan, apa yang harus pertama kali dilakukan?” Sang guru pun menjawab ”Yang harus dilakukan adalah mengubah sistem penamaan”. Tsze Lu kembali bertanya “kenapa?” Sang guru pun menimpalinya “Karena jika penamaan sesuatu tidak sesuai dengan kebenarannya, maka hal itu tidak akan membawa keberhasilan.
    (Confucius, The Analects, Bagian 13; Bab 3)

                Jika mengacu pada apa yang diujarkan Confucius di atas, maka proses administrasi pemerintahan,             idealnya diawali dari perbaikan sistem “penamaan”, yang berarti diperlukannya suatu sistem yang tertata, bisa dimengerti sekaligus dijalankan secara benar.
                Pun kebudayaan sebagai salah satu sendi pembangunan bangsa, dalam berkembangnya, tidak bisa melepas diri dari sistem administrasi pemerintahan (regulasi). Hal inilah yang harus melandasi pemikiran bagi setiap insan seni dan budaya untuk memandang krusial persoalan ini, karena setiap regulasi yang dilahirkan akan memengaruhi hak dan kewajiban sebagai warga negara dan mengarahkan laju kebudayaan kita.
                Di satu sisi, sikap enggan memahami mekanisme kerja birokrasi acapkali membutakan mata pelaku kesenian dan kebudayaan, sehingga mengambil kesimpulan bahwa “pemerintah tidak melakukan apa-apa” atau “pemerintah tidak peduli dengan kesenian dan kebudayaan”. Di sisi lain, pun para pelaksana kebijakan kebudayaan merasa sudah bekerja sesuai dengan aturan, sehingga mereka memandang bahwa “Tahu apa seniman soal birokrasi?” atau “pemerintah sudah bekerja optimal!”.
                Saling tidak memahami bahasa masing-masing mengakibatkan kebuntuan berpikir dan bertindak kedua belah pihak. Seniman dan budayawan dengan bahasa rasa dan nuraninya, birokrat dengan bahasa prosedur dan atau aturannya. Apa yang akan saya uraikan di bawah ini tidaklah dimaksudkan sebagai dukungan atau pembelaan atas suatu sistem kebijakan pemerintahan, saya hanya mencoba memahami bahasa birokrasi yang selama ini dibenturkan pada diri saya.
                Sebenarnya, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam upaya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan lewat regulasi yang dibuat? Berikut ini, penulis akan mencoba mengurai secara global kinerja pemerintah dalam sektor seni dan budaya lewat regulasi yang dibuat.
                Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI), semenjak tahun 1953 sampai dengan 2008, pemerintah Indonesia sudah menerbitkan lebih dari 108 peraturan yang mengatur tentang kebudayaan. 108 peraturan tersebut memuat pengaturan kegiatan kesenian dan kebudayaan, baik secara eksplisit maupun implisit. Peraturan tersebut disuratkan dalam bentuk UU, Perpres, Kepres, Inpres, PP, Permen, Perda, Kepgub, Kepwal, dan atau Kepbup.           Adapun uraian kegiatan seni dan budaya yang dimaktub dalam segenap peraturan terkait adalah Adat Istiadat, Birokrasi, Cagar Budaya, Dewan Kesenian, Dokumentasi, Fiskal, HaKI, HAM, Industri, Kerja Sama Bilateral, Otonomi Daerah, Pajak/Retribusi Daerah, Pariwisata, Pendidikan Seni, Penghargaan Seni, Penyiaran, Perjanjian Internasional, Perpustakaan, dan Pornografi.
                Pembacaan umum dari hasil penelitian tersebut dijabarkan lewat beberapa hipotesis berikut ini:
    Pertama, adanya kecenderungan pengaturan yang terfokus pada level pengaturan pada tataran abstrak (didominasi oleh UU, PP, dan Kepres). Mengambil contoh UU No. 4/1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. UU tersebut baru menghasilkan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, adapun soal pengaturan tugas dan tanggung jawab pelaksana tidaklah diatur.
    Memang, semangat yang dikandung dalam UU No. 4/1990 itu adalah bagaimana mendokumentasikan segala macam “keindonesiaan” dalam bentuk cetak atau rekam, dan itu patut diapresiasi. Tetapi kemudian implementasi UU ini terkendala, manakala dihadapkan soal yuridiksi dan kewenangan (berkaitan dengan cetak/rekam di (dari) luar negeri yang muatannya “Indonesia”).
    Dilanjutkan dalam PP No. 23/1999 sebagai revisi dari PP No. 70/1991, masih mengenai aturan Cetak/Rekam. Entah disadari atau tidak, dalam pembuatannya ada hal kontradiktif antara batang tubuh dan penjelasannya. Dikatakan bahwa tujuan serah cetak/rekam berdasarkan bahan khusus pembuatannya, sementara dalam penjelasannya, sama sekali tidak mengupas tentang adanya kekhususan film-film tersebut dari bahan yang digunakan.
    Kedua, adanya kecenderungan pengaturan yang bersifat formil (tidak tertuju pada pemecahan suatu masalah atau usaha untuk mewujudkan ide tertentu). Ini diartikan bahwa acapkali peraturan pemerintah yang terkait dengan seni dan budaya, dibuat tanpa memerhatikan kondisi/permasalahan yang melingkupinya, sehingga apakah peraturan tersebut bisa diimplementasikan atau tidak, menjadi tidak penting. Kemungkinan lainnya adalah bahwa memang peraturan itu dilahirkan dari masalah tertentu yang ingin dipecahkan tetapi tidak diimbangi dengan tindak lanjut dari ditetapkannya peraturan tersebut. Misalnya, dengan diterbitkannya UU No. 22/1999 yang dirubah menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terkait otonomi daerah, pengaturan Pajak/Retribusi Hiburan dipandang masih seragam, sehingga belum ada rasio objektif yang digunakan sebagai patokan. Ditambah dengan belum adanya pengaturan soal pemberian insentif dari retribusi hiburan bagi kegiatan seni dan budaya. Atau UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU ini, hanya diterakan soal bentuk-bentuk baku institusi pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk di dalamnya Pendidikan Tinggi Seni.
                Ketiga, terlihat kecenderungan tindakan aktif pemerintah pada periode 1991-1995 dan 1999-2008 yang ditujukan atau dapat berdampak pada kegiatan kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Dalam rentang waktu tersebut, terlihat adanya upaya pemusatan kebijakan kesenian, hal ini dimungkinkan adanya upaya pemerintah untuk menggiring dalam pembentukan budaya bangsa–kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat–tetapi pertanyaanya apakah benar demikian? Ambil contoh dalam kebijakan fiskal, banyaknya peraturan yang ada hanya mengacu pada kebijakan keuangan, sementara hanya pada titik tertentu saja yang menyangkut kesenian dan kebudayaan.
                Idealnya, sebuah peraturan dibuat, hendaknya mempertimbangkan metode yang digunakan, sehingga nantinya, tidak menimbulkan masalah baru. Peraturan-peraturan yang berdasarkan penilaian substansi sendiri, sebenarnya bisa ditiadakan. Bisa dipertahankan jika memang ada maksud untuk melindungi atau mempertahankan nilai tertentu yang penting. Melindungi anak-anak dari muatan tabu misalnya.
                Pemberian sanksi atas pelanggaran UU juga belum tentu efektif, mengingat tingkat pemahaman atau kesadaran masyarakat ataupun pelaksana kebijakan sendiri terhadap peraturan masih minim.
    Sebagai warga negara yang hak dan kewajibannya juga dimaktubkan dalam undang-undang, maka selayaknya para insan seni dan budaya memahami peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam konteks melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan hasil karya seni selaku pelaku. Sehingga nantinya, tidak ada cerita sedih lagi tentang kebudayaan kita yang “dicuri’ negara lain, atau royalti yang tidak dibayarkan, pun soal belum disediakannya fasilitas kesenian. Dengan memahami “bahasa” birokrasi, para insan seni dan budaya bisa membuktikan kalau seniman/budayawan paham aturan; menegaskan sebagai manusia yang berbudaya.
    Bagaimana dengan Anda? Sebagai birokrat, anggota DPRD, maukah memahami “bahasa” seniman/budayawan? [.]


    <<
    2014: Pembangunan Kebudayaan Mesti Rampung
    Comments